Voice of Human Rights News Center

Berita

Tarif Angkutan Jawa Tengah Turun 7%

16 Januari 2009 - 18:47 WIB

Andhika Puspita Dewi

VHRMedia, Semarang - Menyusul penurunan harga BBM jenis premium dan solar, tarif angkutan di Jawa Tengah disepakati turun 7% untuk antar-kota dalam provinsi (AKDP). Penurunan tarif dilakukan setelah rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Jateng, Organda, dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jateng yang dipimpin Kepala Dishubkominfo Kris Nugroho.

"Usulan yang telah disepakati itu berasal dari Organda Jateng sendiri melalui ketuanya Budi Anggoro," kata Kris Nugroho seusai pertemuan di Semarang, Jumat (16/1).

Dengan adanya penurunan tarif angkutan kelas ekonomi itu, maka tarif dasar yang semula Rp 115/km/penumpang menjadi Rp 107/km/penumpang. Tarif batas atas yang semula Rp 150/km/penumpang menjadi Rp 139/km/penumpang dan tarif batas bawah Rp 92/km/penumpang menjadi Rp 86/km/penumpang.

Kris Nugroho menegaskan, penurunan tarif angkutan langsung diberlakukan mulai Jumat (16/1) sambil menunggu keluarnya peraturan gubernur yang mengatur soal tersebut. Dengan adanya kesepakatan itu, pihaknya bersama LP2K akan melakukan peninjauan ke lapangan di seluruh Jateng. "Sosialisasi dilakukan saat kita melakukan peninjauan. Pemberlakuan dan sosialisasi berjalan bersama," katanya.

Koordinator LP2K Semarang  Ngargono mendesak Gubernur segera mengeluarkan peraturan untuk payung hukum atas kesepakatan tersebut. "Jangan sampai menunda-nunda seperti kejadian sebelumnya yang memerlukan waktu yang lama," katanya.

Dengan penurunan tarif ini tarif bus ekonomi Semarang-Solo maksimal Rp 14.000/penumpang. "Kehadiran kami untuk memastikan mekanisme penetapan tarif ini tidak melanggar aturan dan dilakukan dengan transparan," kata Ngargono. (E2)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Tarif Rawat Rumah Sakit Jiwa Naik 100%
• 15 Januari 2009
  Organda Serang Setuju Turunkan Tarif Angkot
• 14 Januari 2009
  Organda Surabaya Tolak Turunkan Tarif Angkutan
• 13 Januari 2009
  77 Perusahaan Jateng Minta Penangguhan UMK
• 13 Januari 2009
  Izin Turun, Kejati Siap Periksa Bupati Purworejo