Voice of Human Rights News Center

Berita

Jelang Pemilu 2009

Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei

9 Januari 2009 - 17:26 WIB

Hervin Saputra & Nina Suartika

VHRmedia, Jakarta -Perlu dibentuk dewan etik lembaga survei agar objektivitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu untuk menjawab keraguan atas kredibilitas lembaga survei yang bermunculan menjelang Pemilu 2009.

Usulan tersebut dilontarkan Fachri Hamzah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR. Menurut dia, dewan etik dapat dibentuk oleh asosiasi sejumlah lembaga survei. "Ya semacam dewan etik-lah," kata Fachri di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat (9/1).

Namun, dia mengingatkan asosiasi itu jangan menerapkan sistem "kartel" dalam merumuskan kode etik dan dewan etik. "Jangan sampai ada tren kartel. Mereka (lembaga survei) berkumpul, lalu tukar-tukaran data," katanya.

Fachri menilai maraknya lembaga survei menjelang Pemilu 2009 tidak disertai transparansi pelaksanaan surveinya. Lembaga survei kerap tidak bisa membedakan survei objektif dan survei yang semata untuk kampanye. "Metodenya dicampur-campur. Itu perdagangan terbuka," ujarnya.

Lembaga survei, kata dia, juga masih mengukur kecenderungan yang klise seperti survei popularitas parpol dan capres. Seharusnya lembaga survei mengukur kecenderungan yang tidak bisa dibaca secara umum seperti melonjaknya perolehan Partai Demokrat dan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004.

Direktur Riset Institute Survei Publik Isra Ramli mengatakan ada hal-hal ilmiah yang dapat dimanipulasi partai karena kemasannya survei. Misalnya, orang yang menyampaikan dengan klaim akademis hingga dianggap ilmiah. "Meskipun tidak semua survei yang dipesan menjadi tidak kredibel," ujarnya.

Direktur Indobarometer M Chudori memandang banyak persoalan penting yang perlu disurvei ketimbang popularitas parpol dan capres. Misalnya, tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap mekanisme pemilu. "Ada banyak, bukan cuma popularitas parpol."

Dia mengecam langkah parpol dan kandidat yang membayar lembaga survei hanya untuk dianggap paling populer. Mereka seharusnya mencari hasil survei yang objektif untuk menentukan langkah politiknya. "Kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, itu namanya onani politik," katanya.

Chudori memprediksi sejumlah lembaga survei bermunculan dan bekerja hanya untuk kampanye tanpa objektifitas akan habis setelah pemilu dan pilpres 2009. "Yang bertahan lembaga survei yang memang mendedikasikan dirinya untuk (survei objektif) ini," ujarnya. (E4)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  KPU Jamin Pemilu Tepat Waktu
• 14 Januari 2009
  Lagi, 10 Parpol Mohon Uji Materi UU Pemilu
• 12 Januari 2009
  Bangsa Indonesia Butuh Pemimpin Baru
• 8 Januari 2009
  Sosialisasi Pemilu di Surabaya Tidak Maksimal
• 30 Desember 2008
  Kelas Menengah ke Bawah Pilih Pemimpin Muda