Voice of Human Rights News Center

Berita

Kasasi Putusan Bebas Muchdi Pr

Imparsial Minta MA Kedepankan Pendekatan HAM

16 Januari 2009 - 23:54 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Menanggapi terpilihnya Harifin A Tumpa sebagai Ketua Mahkamah Agung, Imparsial meminta lembaga peradilan itu lebih mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia dalam konteks kasasi yang akan diajukan jaksa terhadap putusan bebas Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan Munir.

Direktur Manajerial Imparsial Rusdi Marpaung mengatakan, terlepas ada polemik atas terpilihnya Harifin A Tumpa, sebagai gawang terakhir penegakan hukum, MA harus melihat kasus pembunuhan Munir sebagai kejahatan konspirasi yang melibatkan institusi negara.

Hal itu terkait juga pernyataan Harifin bahwa korupsi ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara. "Jangan gunakan hukum positif, tapi lihatlah kasus Munir ini dalam kaca mata antara negara dan rakyat. Jangan sampai hukum dijadikan alat kekuasaan negara seperti zaman otoriter," kata Rusdi di Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut Rusdi, independensi dan imparsialitas peradilan merupakan aturan yang diakui secara universal. Independensi merupakan bentuk kemandirian hakim yang terbebas dari pengaruh. Apalagi syarat utama penegakan HAM secara universal adalah prinsip nondiskriminasi, partisipasi, dan penegakan hukum. "Kami perlu mengingatkan MA harus memperhatikan kepentingan korban, dalam hal ini keluarga Munir, sebagai pijakan dalam upaya kasasi yang akan dilakukan kejaksaan."

Ketua MA yang baru diharapkan juga menyadari pentingnya perbedaan posisi korban (Munir) sebagai warga negara dengan pelaku yang menggunakan sarana negara. "Kami berharap jajaran MA tidak hanya berkomitmen pada kasus korupsi, tapi juga lebih berani dan mempunyai posisi jelas dalam pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan aparat negara, baik langsung atau tidak langsung," kata Bhatara Ibnu Reza, Koordinator Riset HAM Imparsial.

Imparsial mengingatkan, kasus pembunuhan Munir tidak bisa dilihat sebagai kasus dengan pelaku individu. Apalagi putusan peninjauan kembali (PK) Pollycarpus Budihari Priyanto melansir bahwa kasus pembunuhan Munir bernuansa kejahatan konspirasi.

Terkait rencana kasasi jaksa, tim pembela Muchdi Pr terus mendatangi pihak-pihak yang terkait dengan kasasi. Setelah mendatangi Komnas HAM agar mencabut rencana eksaminasi dan Komisi Yudisial yang sedang melakukan investigasi, tim penasihat hukum Muchdi juga mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini mereka meminta agar pengadilan tidak mengirimkan memori jaksa ke Mahkamah Agung. (E4)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid
• 15 Januari 2009
  Mantan Buruh Migran Mengadu ke DPRD
• 15 Januari 2009
  Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo
• 14 Januari 2009
  Sering Rapat di Hotel, DPRD Banten Dikiritik
• 14 Januari 2009
  Tiap Hari Terjadi Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2008