Yang Sekali-kali Melupakan Sejarah

Selasa, 07 September 2010

ENGLISH

(en) 17 Juni 2009 - 17:16 WIB

Hervin Saputra

Megawati mengusung ekonomi kerakyatan sekaligus menyerang neoliberalisme. Padahal, sejumlah kebijakan berbau neoliberalisme dilahirkan saat kekuasaan di genggamannya.

Setidaknya setahun lalu kritik terhadap neoliberalisme hanya isu recehan. Kritik itu hanya diteriakkan secara latang oleh sekelompok pengunjuk rasa yang jumlahnya tak pernah lebih dari satu metromini.

Salah satu kelompok pengunjuk rasa itu adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Tahun lalu organisasi mahasiswa ini menggelar aksi mingguan di gedung Bank Rakyat Indonesia, Jakarta. Di gedung tersebut berkantor salah satu perusahaan multinasional yang dianggap sebagai aktor neoliberalisme: Exxon Mobil.

Menyaksikan aksi mereka tahun lalu, rasanya tuntutan mengusir antek neoliberalisme dan menghapus praktik privatisasi hanya akan menguap di awang-awang. Bayangkan, kritik itu hanya dilakukan 30-an mahasiswa bermodal spanduk protes dan aksi teatrikal yang kehilangan kualitas seni.

Jangankan berharap perubahan, hingga aksi usai, tak ada satu pun pekerja rendahan Exxon Mobil yang keluar untuk sekadar menemui mereka. Bukan tidak mungkin pengunjuk rasa bahkan tidak mengetahui letak pintu kantor Exxon di gedung yang menjulang itu. Kekuasaan modal menjawab kritik mereka dengan angkuh dan dingin.

Namun, setahun kemudian arah angin berubah. Selama beberapa bulan terakhir, kritik terhadap neoliberalisme menjadi sajian sehari-hari. Isu ini kian populer setelah isu neoliberalisme dijadikan senjata “menikam” lawan politik dalam Pemilihan Umum Presiden 2009.

Pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri - Prabowo terlihat paling getol menyatakan “perang” terhadap neoliberalisme.

Di tangan Megawati - Prabowo, pernyataan melawan neoliberalisme tidak hanya menjadi cermin ideologi dan rencana aksi jika pasangan capres ini terpilih. Isu neoliberalisme menjadi amunisi yang siap disemburkan kepada pasangan capres di kubu berlawanan.

Kemudian muncul tudingan kubu Megawati - Prabowo tidak hanya memanfaatkan isu ini untuk menyerang pasangan capres lain. Putri Proklamator Soekarno ini dinilai tidak sungguh-sungguh menganut paham ekonomi kerakyatan, musuh ekonomi liberalisasi baru.

Arif Budimanta, Direktur Megawati Institute, mengatakan klaim ekonomi kerakyatan dan perang melawan neoliberalisme yang disuarakan Megawati - Prabowo didasarkan pada ideologi yang mereka anut. “Tidak seperti yang dituduhkan pihak sana,” kata Arif tanpa menyebut secara pasti pihak yang dimaksud.

Untuk menguji kesahihan bantahan itu, mari kita longok kembali apa yang dilakukan Megawati saat memerintah selama 2001-2004.

Jual Aset Bangsa

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap

neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu.

Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun.Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom.

Megawati juga banyak mengesahkan aturan perundang-undangan berbau neoliberalisme. Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang, mengatakan Megawati mengizinkan semangat neoliberalisme menyelinap ke sumsum UU Privatisasi BUMN, UU Perkebunan, UU Minyak dan Gas, UU Ketenagalistrikan, serta UU Ketenagakerjaan.

“Karena itu, jika Megawati ingin ‘bertobat’ dan bermaksud menjalankan ekonomi kerakyatan, mestinya beliau meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Karena telah menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal yang melahirkan kemiskinan selama dirinya menjadi presiden,” ujar Dani.

Soal utang luar negeri, Dani mencatat, Megawati mewariskan tanggungan utang Rp 1.275 triliun saat meninggalkan Istana Negara tahun 2004. Selama berkuasa Megawati menambah utang luar negeri Rp 180 triliun.

Jika mengacu pada rekam jejak tersebut, Dani pesimistis Megawati dapat menjalankan ekonomi kerakyatan dan membuat rakyat berdaulat atas kekayaan negeri sendiri. Apalagi pasangan Megawati - Prabowo tidak mencanangkan penghapusan utang luar negeri dalam janji politiknya. “Penghapusan utang-utang ‘najis’ kepada pihak kreditor adalah tindakan realistis bagi pemerintahan ke depan jika ingin membangun kemandirian ekonomi,” kata Dani.

Apalagi, menurut Yuyun Harmono, Staf Program KAU, Megawati - Prabowo tidak menjanjikan pergantian arsitek perekonomian Indonesia yang berkuasa sejak zaman Orde Baru. Kelompok “Mafia Berkeley” yang dituding otak neoliberalisme di Indonesia masih berjaya hingga hari ini. “Sebenarnya sama saja. Rezim boleh ganti, tetapi yang mengatur mekanisme ekonomi tetap orang-orang yang sama,” ujar Yuyun.

Kubu Megawati pun berkilah, semua tindakan berbau neoliberalisme di masa pemerintahan “Mbak Mega” bukan kebijakan ideologis. Sony Keraf, salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pakar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, penjualan BUMN saat itu karena keuangan negara dalam kondisi krisis.

Megawati menjual aset bangsa untuk menyelamatkan ekonomi negara. “Pilihan dalam keadaan darurat, bukan pilihan ideologis-paradigmatis. Kalau menurut ideologi dan paradigma, kita akan kembali ke ekonomi kerakyatan, sebagaimana menjadi program kita,” ujar Sony Keraf.

Tetap Terima Modal Asing

Kompak dengan pasangannya, Prabowo sebagai pendamping Megawati juga mengklaim diri mengusung program ekonomi kerakyatan sekaligus menempatkan sistem ekonomi neoliberal sebagai lawan.

Tidak menjual BUMN, menghapuskan outsourcing buruh, dan membangun ekonomi berbasis kekayaan sumber daya alam, diobral sebagai janji cermin ekonomi kerakyatan.

Namun patut dicatat, Megawati dan Prabowo tidak pernah menyatakan menolak sepenuhnya modal asing. Keduanya berpendapat modal asing dibutuhkan, namun dibatasi ketat. Prabowo beralasan Indonesia sudah terlibat dalam ekonomi global, sehingga sulit melepaskan diri dari modal asing.

Didengar sepintas, alasan Prabowo ini seolah murni mewakili ideologi ekonomi yang diusungnya, tanpa bumbu manuver politik. Sebab, sejauh ini belum tercatat rekam jejak yang dapat mengukur kepiawaian Prabowo dalam mengurus dapur negara. (E1)

Foto: 1. VHRmedia/Widhi Gomez
2 & 3. VHRmedia/Kurniawan Tri Yunanto

Beri Komentar Share on Facebook Print Kirim ke Teman