Menakar Gerak Bisnis dan Kuasa

23 Juni 2009 - 11:6 WIB

Hervin Saputra

Jusuf Kalla menjual slogan “Lebih cepat lebih baik” dalam kampanye Pemilihan Presiden 2009. Akankah percepatan tanpa kekuasaan demi pundi keluarga?

Dua pekan menjelang Pemilihan Presiden 2009 pasangan calon Jusuf Kalla – Wiranto agaknya berada pada posisi yang tidak terlalu konfrontatif dengan kandidat mana pun. Jika Megawati - Prabowo mengambil posisi berhadapan langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, dengan meniupkan tuduhan neoliberalisme, Jusuf Kalla seolah tidak turut dalam perseteruan “klasik” Mega - SBY itu.

Jusuf Kalla dengan kepercayaan tinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam iklan-iklan politiknya, memilih jalur lain. Jalan sendiri yang dijanjikannya itu adalah “Lebih cepat lebih baik”. Bagi JK, kalimat abstrak itulah jalan untuk membuat negara lebih tegak lima tahun ke depan.

Dalam situasi negara yang rentan, kalimat itu dapat menjadi obat penenang. Siapa yang tidak mau dalam waktu cepat ekonomi negara bangkit? Dengan sendirinya kesejahteraan pelan-pelan mengetuk pintu rumah si miskin. Jika sudah sejahtera, stabilitas yang menjadi modal untuk membangun negara yang kuat akan niscaya.

Sayangnya, di negara ini slogan elite politik selalu pahit ketika ditelan rakyat. Seindah apa pun slogan yang ditebarkan Kalla, rakyat harus mengujinya dengan menyimak kembali apa yang telah dilakukannya selama lima tahun terakhir sebagai wakil presiden.

Tersandung Lapak Keluarga

Dalam wawancara dengan Radio Nederland Wereldomroep sekitar Oktober 2006, ilmuwan sosial George Junus Aditjondro menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla munafik. Kegusaran antropolog cum sosiolog musuh Orde Baru itu dipicu pernyataan Kalla yang menyebut kerusuhan di Poso bukanlah konflik komunal dan sektarian, melainkan sisa-sisa radikalisme.

George Junus menilai pernyataan Kalla pada 2006 itu hanya jatuh dalam kesia-siaan, karena terlambat. Menurut dia, orang yang mengenal konflik Poso sadar pertikaian di wilayah itu bukan antara kelompok Islam dan Kristen, sejak penandatanganan perjanjian damai di Malino, Gowa, Sulawesi Selatan, 20 Desember 2001.

Kemunafikan Kalla, kata George Junus, karena dia mengeruk keuntungan dengan peningkatan ketegangan di Poso. Betapa tidak? Penambahan pasukan pengamanan untuk mengatasi ketegangan di Poso justru mengamankan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air yang sedang dikerjakan perusahaan keluarga Kalla, Group Bukaka. Padahal, pembangunan tersebut mengandung banyak masalah karena berimbas terhadap sejumlah desa di Poso.

Wawancara George Junus menunjukkan betapa kekuasaan dapat mengelus-ngelus usaha penguasa di tengah krisis kemanusiaan. Bagi dia, Jusuf Kalla hanya “mencuci diri” dengan menyatakan konflik Poso hanyalah sisa-sisa radikalisme.

Barangkali tak banyak orang yang tahu dan mengingat informasi yang disampaikan George Junus ke Radio Nederland Wereldomroep itu. Ini adalah catatan penting bagi rakyat untuk menguji “siapa” Jusuf Kalla sebelum masuk ke bilik suara Pemilihan Presiden 2009.

Upaya memasukkan jejaring bisnis dalam megaproyek sebenarnya sudah dimulai sejak Kalla menjabat Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat era Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejak awal 2004 Kalla rutin mengadakan jumpa “Reboan”.

Dalam Reboan dihadiri sekitar 30 peserta, antara lain Menteri Pemukiman dan Prasana Wilayah Soenarno, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan beberapa pejabat lain. Usai melakukan serangkaian diskusi, Kalla melontarkan usulan membangun sejuta rumah dan seribu kilometer jalan tol.

Impian putra Makassar ini seakan mendapatkan jalan ketika terpilih menjadi wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Gebrakan Jusuf Kalla adalah menggelar Infrastrucuture Summit pada 2005. Dalam pertemuan yang dihadiri pengusaha dari 20 negara itu, Kalla bersama Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menawarkan berbagai proyek infrastruktur.

Duet Kalla-Bakrie menawarkan 91 proyek infrastruktur, 38 proyek di antaranya jalan tol. Ambisi jalan seribu kilometer jalan tol pun memanjang menjadi 1.597 kilometer. Pemutusan tender jalan tol sempat dipersoalkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab perusahaan Kalla dan Abrurizal Bakrie turut lempar dadu dalam tender.

Selain itu, Group Bukaka juga disebut-sebut terkait dalam proyek Jakarta Monorel. Bersama PT INKA, Siemens Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama (anak Grup Bukaka), mengambil alih pengerjaan proyek dari Omnico Singapura. Omnico dikabarkan menentang pengambilalihan itu.

Konon pengerjaan Jakarta Monorel inilah pemantik pertentangan Kalla dan Boediono. Boediono keberatan atas permintaan Kalla agar pemerintah menjamin percepatan pelaksanaan proyek tersebut. Boediono yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Perekonomian menilai tindakan tersebut melanggar UU Perkerataapian. Berdasarkan UU, semua proyek perkretaapian hanya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Tidak ada peluang bagi swasta.

Kalla berkali-kali menepis pandangan miring tentang penggunaan kekuasaan untuk bisnis keluarganya. Menurut dia 95 persen bisnis keluarganya berurusan dengan masyarakat, hanya 5 persen yang turut dalam tender pemerintah.

Di sisi lain, bisa saja tindakan Jusuf Kalla itu dinilai sebagai upaya menghindari campur tangan asing dalam pembangunan. Untuk slogan “Lebih cepat lebih baik” itu kita patut menaruh perhatian pada putra Makassar ini. Kita diingatkan pada perlunya membangun borjuasi lokal untuk menguatkan perekonomian nasional. Sentimen nasionalisme barangkali mendasari keyakinan terhadap borjuasi nasional ketimbang pengusaha asing.

Namun, sentimen nasionalisme itu bukannya tidak mengandung bahaya. Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas menyebut bahaya tersebut adalah “koncoisme.”

Firdaus sebenarnya tidak mengharamkan kerabat penguasa memiliki bisnis. Namun dia mewanti-wanti adanya permainan yang tak bersih yang memanfaatkan kekuasaan. “Tidak menutup kemungkinan, saudara dia, keluarga jauh dia, tapi caranya fair. Misalnya, dia (kerabat penguasa) punya kompetensi nggak dalam bidang energi? Kalau tidak, akan meragukan, akan kental dengan nuansa koncoisme ketika dia dapat blok migas,” katanya.

Konversi yang Tergesa

Slogan “Lebih cepat lebih baik” dapat menjadi pintu masuk untuk menilai bagaimana Jusuf Kalla memperlakukan negara. Meski JK tak dapat dipisahkan dari Yudhoyono sebagai simbol negara, sejumlah kebijakan negara menunjukkan pengaruh asas percepatan yang dianut JK.

Salah satunya adalah konversi minyak tanah ke elpiji. Dengan optimisme tinggi Kalla meresmikan proyek itu di sebuah agen minyak tanah di Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, 8 Mei 2007. “Bersama ini saya resmikan pelaksanaan program konversi penggunaan elpiji tiga kilogram untuk rumah tangga golongan ekonomi rendah yang selama ini menggunakan minyak tanah,” ujar Kalla menutup pidatonya kala itu.

Setidaknya dua bulan setelah peresmian program itu sejumlah wilayah sasaran kelimpungan. Di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan mencari minyak tanah.

Tiba-tiba minyak tanah di agen dan depo menghilang. Jikapun ada, harganya melonjak dua kali lipat dari harga semula karena subsidi ditiadakan. Antrean panjang calon pembeli minyak pun terjadi di banyak tempat. Meski telah diberi tabung elpiji 3 kilogram secara gratis, masih terlampau banyak masyarakat yang terbiasa dengan minyak tanah belum mampu membeli gas.

Akibatnya, kritik pun tertuju ke pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono, misalnya, menuding konversi minyak tanah ke gas tidak disertai persiapan matang. Dia menilai pemerintah tak mampu mengantisipasi keterkejutan masyarakat yang “dipaksa” meninggalkan minyak tanah dan berganti ke elpiji.

Persiapan tak matang itu tidak saja memunculkan antrean dan keluhan, namun juga korban nyawa. Pada Kamis malam 28 Mei 2008, ledakan tabung gas menewaskan Ahmad Yani, warga kampung Leuweung Larangan, Desa Pancawati, Caringin Bogor. Ahmad Yani tewas di tempat saat mencoba kompor gas itu di rumah tetangganya. Tabung gas itu baru dibagikan di kampung Leuweung Larangan sore hari sebelumnya.

Koordinator Urban Poor Consortium (Konsorsium Masyarakat Miskin Kota) Wardah Hafiz mengatakan, kematian warga karena ledakan tabung gas jatah dari pemerintah menunjukkan “asas percepatan” tidak tepat sasaran. Dia menilai kebijakan yang tidak matang itu dipercepat hanya untuk memoles citra pemerintah.

“Konversi itu tidak dirancang dengan teliti dan baik, tapi mau cepat-cepat supaya pemerintah dapat citra. Ini pemerintahan yang jaim (jaga image). Jadi, mereka tidak peduli bahwa kebijkan itu seharusnya dengan persiapan yang baik,” kata Wardah.

Senada dengan Wardah, Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisa Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas menilai konversi minyak tanah ke gas dapat dimanfaatkan demi kepentingan elite. Lubang yang rawan adalah penciptaan rantai distribusi yang panjang dengan banyak anak tangga. “Ini menimbulkan politik rente,” katanya.

Kesan ketergesa-gesaan demi mendapatkan citra itu kian tampak saat PT Pertamina tertatih-tatih memenuhi target konversi pada akhir tahun 2008. Hingga Desember 2008, Pertamina hanya mampu mengkonversi 15 juta rumah tangga dan industri kecil di Jawa, Bali, dan Sumatera Selatan. Angka ini meleset dari target 20 juta keluarga yang dicanangkan pemerintah.

Meski demikian, proyek “mengkal”ini juga menuai pujian. Pengamat Perminyakan Kurtubi, misalnya, menganggap konversi minyak tanah ke gas membangun kemandirian rakyat. Menurut dia, dengan menggunakan elpiji, ketergantungan pada minyak yang senantiasa diimpor dapat ditekan. “Lagi pula bumi kita lebih banyak mengandung gas,” katanya.

Selain mengurangi impor, menurut Kurtubi, elpiji lebih sehat ketimbang minyak tanah. Setidaknya elpiji tidak menghasilkan polusi dan lebih hemat.

Jatah Instan

Hingga kini Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah mengiringi kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun 2008 masih saja dipandang sinis oleh beberapa pihak. BLT terlalu cemar oleh hajar-menghajar dalam perseteruan politik. “BLT hanya dijadikan alat untuk meredam keresahan publik karena BBM naik,” kata Firdaus Ilyas.

Tentu saja protes tersebut harus dialamatkan kepada pemerintah yang dipimpin Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Namun, tanpa menghilangkan peran Yudhoyono, pernyataan Firdaus menunjukkan BLT adalah cerminan dari paham “Lebih Cepat Lebih Baik” yang digagas Jusuf Kalla.

BLT dikampanyekan di tengah demonstrasi menuntut pembatalan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak mulai sulit terkendali. Dalam kemelut yang mengancam itu, BLT dapat dilihat sebagai pembungkus mulut masyarakat agar tak menjerit karena kenaikan harga BBM. Jika pemerintah tidak membuat jalan “instan” seperti BLT, seharusnya dana tersebut dapat diterapkan untuk pendidikan dan kesehatan gratis.

Pemerintah memang pada akhirnya menurunkan harga BBM, setelah harga minyak dunia turun. Namun, kebijakan BLT yang mengandaikan masyarakat dapat bertahan di tengah kenaikan harga BBM tetap saja hanya andai-andai.

Wardah Hafiz menganggap BLT adalah penipuan terhadap rakyat. Rakyat boleh saja menganggap BLT adalah kebaikan pemerintah. Namun di balik kebaikan itu, rakyat keseluruhan justru dibebani utang. Sebab, menurut penelusuran INFID, sebagaimana disampaikan Wardah, dana BLT tak lain adalah utang dari Bank Dunia dan Jepang. “Itu lebih membohongi rakyat,” ujarnya.

Lagi pula pemerintah sepertinya tidak pernah memperhitungkan akibat sosial yang harus ditanggung masyarakat dengan memberikan uang tunai yang tak seberapa itu. Menurut Wardah Hafiz, uang BLT belum tentu digunakan masyarakat untuk menutupi kesulitan keuangan akibat kenaikan harga BBM. ”Di perkotaan, kalau orang miskin diberi uang, yang akan terjadi mendorong konsumsi lebih. Jadi, tidak akan dibelikan minyak tanah. Mungkin dia akan pakai entah untuk beli pulsa.” (E4)
Foto-foto: Gomez Widhi, satudunia.net, Kurniawan TY

Bisnis Jusuf Kalla

Berdiri:1952

Pendiri: H Kalla

Penerus: 1966: Jusuf Kalla

2004: Fatimah Kalla & Achmad Kalla (adik Jusuf Kalla)

A. Grup Hadji Kalla

Agen Tunggal Pemegang Merek (penyalur Toyota, Nissan, Daihatsu, KIA di Indonesia timur)

Transportasi
(PT Hadji Kalla Cahaya Bone, dll)

Konstruksi dan Properti
(PT Bumi Karsa Internasional, dll)

Perdagangan
(PT Hadji Kalla Trading Co.)

Elektronik
(PT Kalla Electrical System)

Agroindustri
(PT Makassar Mina Usaha, dll)