Iklan Politik Pilpres Membeli Independensi Media
Hervin Saputra
Menjelang Pemilihan Umum Presiden 8 Juli 2009, media massa seolah menjadi tumpuan tunggal sumber informasi yang independen. Akankah selamat dari serangan campur tangan kandidat pemasang iklan politik?
Media massa adalah primadona! Pendapat ini agaknya dipahami betul oleh para kandidat presiden. 
Mereka madep manteb, hanya media yang dapat menggiring opini masyarakat masuk dalam fantasi dan ilusi janji kampanye. Mabuk janji itu kini sebut sebagai “iklan politik”.
Mereka madep manteb, hanya media yang dapat menggiring opini masyarakat masuk dalam fantasi dan ilusi janji kampanye. Mabuk janji itu kini sebut sebagai “iklan politik”.“Fantasi itu bukan realitas. Kalau memilih (calon presiden atau wakil presiden) karena hegemoni fantasi, ketika calon yang dipilih tidak memenuhi fantasi itu, jangan marah-marah,” kata anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Bimo Nugroho, dalam diskusi membahas strategi pencitraan capres di media massa, 30 Juni lalu.
Agar tidak larut dalam fantasi yang memabukkan itu, Bimo mengusulkan agar masyarakat mengingat janji yang disampaikan kandidat dalam iklan kampanye. Kelak, jika kandidat tersebut terpilih, rakyat dapat menyodorkan janji dalam kampanye dan menuntut realisasinya.
“Berita Iklan”
Namun ada yang lebih berbahaya dibandingkan fantasi iklan politik itu. Yaitu, fantasi iklan politik yang menyusup dalam ruang kerja redaksi. Modus baru praktik “make up” kandidat presiden melalui campur tangan iklan menyaru berita.
Modus ini dinilai lebih berbahaya, karena rubrik berita adalah tempat masyarakat memasrahkan kepercayaan kepada media massa. Dengan menyimak berita, masyarakat dapat menciptakan perbandingan dan penilaian atas serangan fantasi iklan politik.
“Dalam bisnis iklan, biasanya ada bonus. Bonus itu bisa tambahan waktu. Bisa jadi dalam bentuk lain, seperti pemberitaan atau ekspos yang mungkin lebih. Bisa saja (kandidat) pemberi iklan tidak minta tambah iklan, tetapi ekspos kandidat (dalam berita) dilebihkan. Kerawanan ini bisa terjadi. Ada indikasi ke situ,” ujar anggota KPI Izul Muslimin ketika dijumpai di kantornya, pekan lalu.Senada dengan Izul Muslimin, Direktur Yayasan Sains dan Estetika Agus Sudibyo menilai, sudah menjadi kelaziman jika kandidat pemasang iklan politik di media massa berharap porsi ekspos liputan yang lebih besar. “Pasti mereka berharap,” ujar Agus melalui telepon.
Dalam situasi seperti ini, garis api (fire wall) yang tegas memisahkan ruang iklan dan keredaksian menjadi kabur. Dalam kontes politik, paham yang meyakini biro iklan (divisi usaha) dan redaksi adalah dua lingkup media yang jelas terpisah, perlu diuji kembali.
Garis api memungkinkan redaksi melawan syarat tetek-bengek permintaan pemasangan iklan yang diajukan divisi iklan. Tapi apa yang terjadi jika redaksi yang justru merasa perlu menyelundupkan fantasi iklan dalam berita?
Alasan keberpihakan media kemudian dijadikan pembenaran redaksi membuka diri terhadap intervensi iklan politik.
Tanpa menyebut nama media massa yang dimaksud, Agus Sudibyo menduga setidaknya 3 hingga 4 dari 11 stasiun televisi yang pemberitaannya dipengaruhi kepentingan kandidat presiden. “Sangat mungkin media dipengaruhi kandidat,” katanya.
Menurut Agus Sudibyo, intervensi iklan politik dalam pemberitaan rentan terjadi pada media bermodal cekak. Tidak sedikit media tersebut yang menjadikan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai ajang mengeruk keuntungan besar.
Kepala Penelitian dan Pengembangan Pemberitaan Liputan 6 Surya Citra Televisi (SCTV) Iskandar Siahaan tidak membantah adanya tekanan besar dari divisi iklan dalam mempengaruhi kebijakan redaksi. “Di televisi, tekanannya lebih besar,” katanya.
Namun, Iskandar menjamin, dalam iklan politik Pemilu dan Pilpres 2009, SCTV memastikan tidak ada “bonus iklan” dan “bonus pemberitaan” yang berpotensi merusak kredibilitas redaksi. “Bonus iklan saja tidak ada, apa lagi bonus pemberitaan,” ujarnya.
Iskandar bercerita, berdasarkan pengalaman, rayuan memboncengkan iklan potik dalam pemberitaan dilakukan dengan cara halus. Namun, menurut dia, jurnalis masih memiliki daya untuk menolak selundupan iklan politik dalam berita. Dia menganggap hal itu sebagai dialektika yang harus dihadapi jurnalis televisi.
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad mengatakan, media kerap kesulitan meneguhkan hati dari campur tangan pengiklan kandidat presiden. Sebab, independensi media terutama dijamin oleh kemandirian modal. Padahal modal sebagai denyut nadi media bergantung pada iklan. “Inilah cara menjaga kemandirian,” katanya.
Via Tajuk Rencana
Keberpihakan media adalah hal yang lazim dalam negara demokrasi. Nezar Patria, Redaktur 
Pelaksana situs berita Vivanews, yang jugaKetua Aliansi Jurnalis Independen, mengatakan media berhak menentukan keberpihakan.
Pelaksana situs berita Vivanews, yang jugaKetua Aliansi Jurnalis Independen, mengatakan media berhak menentukan keberpihakan. “Media boleh bersikap. Independensi tidak berarti harus netral sepenuhnya. Independensi dalam artian sikapnya tidak dipengaruhi oleh apa pun, kecuali oleh proses-proses pengambilan keputusan yang betul-betul otonom,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Kepala Penelitian dan Pengembangan Pemberitaan Liputan 6 SCTV Iskandar Siahaan, belum ada media massa yang benar-benar berani menyatakan dukungan terhadap salah satu kandidat. Keberpihakan berbahaya ketika disembunyikan dari publik. “Yang jadi masalah, ketika keberpihakan itu tidak terang benderang ditunjukkan kepada publik. Diam-diam, itu yang tidak sehat!”
Media assa menyediakan ruang bagi redaksi untuk menyatakan keberpihakan terhadap salah satu pihak objek pemberitaan. Media cetak menyebutnya tajuk rencana atau editorial. Menurut anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi, di ruang itulah masyarakat mengidentifikasi dan menilai anjuran media atas keberpihakannya.
Foto: 1. VHRmedia/Purwa
2.VHRmedia/Hervin Saputra
3. nezarpatria.blogspot.com
2 Komentar
setuju . . . !!!
media massa adalah yang paling dapat diandalkan keINDEPENDENSIannya,
keika sudaH tidak ada yang dapat dipercaya ,
baik eksekutuf maupun legislatifnya .,.
mau jadi apa kalu media memihak suatu Capres ???
mungkin Indonesia akn segera punah
Iskandar ini kok goblok banget ya. Masa dia minta media massa menyatakan dukungan politik secara terbuka. Maksudnya wartawan disuruh rapat terus memutuskan milih siapa gitu? Masa gak ada bonus berita tapi pidato SBY ditayangkan sctv bulat-bulat seperti kabar di milis-milis itu.
Berikan Komentar Anda
Terkini
Menjejak Kematian Ardiansyah (1)
Menguak penyebab kematian jurnalis Tabloid Jubi, Ardiansyah Matrais di Merauke, bagai mengurai benang kusut. Banyak kemungkinan, dugaan, dan orang-orang misterius.
Subscribe via RSS