pilpres,sby,susilo,bambang,yudhoyono,boediono, Jago Wirig Kuning Sang Presiden VHRmedia.com

Bisa jadi pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden Boediono adalah peserta Pemilihan Umum Presiden 2009 yang paling disoroti masyarakat. Duet mantan militer dengan teknokrat ekonomi ini dinilai menjanjikan racikan model pemerintahan berbeda, dibandingkan pasangan lain.

 

Yudhoyono diuntungkan oleh kejutan perolehan suara pemilu legislatif. Hal itu memungkinkan Partai Demokrat mengajukan kandidat presiden sendiri, tanpa bergantung tawar-menawar pilihan dengan koalisi partai.

Kebebasan itu dimanfaatkan Yudhoyono untuk memilih pendampingya, jago wirig kuning (jago andalan) di luar prediksi banyak pihak.
 

Nama Boediono tidak terlalu diperhatikan sebelum reformasi. Meski lulusan ekonomi University of Western Australia ini pernah disebut layak menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia menjelang ambruknya kekuasaan Soeharto 1998, peran Boediono saat itu belum terlalu diperhitungkan.

 

Prestasi ekonom kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943 ini mulai dilirik ketika Presiden Burhanudin Jusuf Habibie mempercayakan posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Boediono saat itu menjabat Direktur II (Bidang Akuntasi) Bank Indonesia.

 

Setelah itu nama Boediono semakin moncer. Dia tercatat pernah menduduki jabatan penting perekonomian, menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Gotong Royong pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Bukti kepercayaan Yudhoyono atas kendali ekonomi pada peraih gelar master bidang ekonomi dari Monash University Australia ini semakin nyata setelah Budiono diajukan sebagai kandidat Gubernur BI, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menawarkan nama Agus DW Martowardojo (Direktur Utama Bank Mandiri) dan Raden Pardede (Wakil Dirut Perusahaan Pengelola Aset), yang keduanya ditolak anggota Dewan.

 

Tidak seperti keputusan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat kali ini kepincut pilihan Presiden dan memberikan mayoritas suara dukungan terhadap Boediono sebagai Gubernur BI. Dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR, 7 April 2008, Boediono mendapat dukungan 45 suara dari 46 suara sah anggota Dewan yang hadir.  Satu-satunya anggota DPR yang menolak Boediono menjadi nakhoda perbankan nasional adalah Drajad Hari Wibowo, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.

 

Keputusan calon presiden Yudhoyono menggandeng Boediono menjadi calon wakil presiden ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Sebagian menilai pilihan itu keliru, sebagian lainnya menganggap sebagai langkah jitu.

 

Pihak yang mendukung pencalonan Boediono, menilai Profesor Universitas Gasjah Mada ini mampu merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 7%, yang dijanjikan calon presiden Yudhoyono. Kepiawaian “Pak Boed” mengatur perekonomi nasional dalam 3 masa pemerintahan selepas reformasi 1998 dipercaya menjadi resep manjur membangkitkan ekonomi.

 

Namun, pihak yang tidak setuju berpendapat Boediono adalah celah lemah Yudhoyono. “Prestasinya” selama duduk di pemerintahan menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan ekonomi asing.

 

Boediono dituding merancang dan merestui “obral” sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Cap agen neoliberalisme kemudian dilekatkan pada Doktor of Philosophy Wharton School University of Pennsylvania ini.

 

Tudingan itu menguat melalui jejak hasil rapat kerja Komisi IX DPR, Rabu 28 April 2004. Boediono yang saat itu Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (pimpinan Presiden Megawati), mengusulkan agar sejumlah BUMN diprivatisasi. Dia mengusulkan 28 BUMN dijual. Tujuh di antaranya diprioritaskan dilakukan tahun itu, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Aneka Tambang, PT Tambang Batubara Bukit Asam, dan PT Tambang Timah.

 

Hasilnya, tahun 2004 pemerintah menjual 30% saham PT Bank Negara Indonesia Tbk melalui penawaran umum kedua (secondary public offering). Teknik penjualan ini dianggap paling aman, dibandingkan melalui strategic sale yang rentan ditolak DPR.

 

Di bawah komando Presiden Yudhoyono, Boediono (saat itu Menteri Koordinator Perekonomian) memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak, pada 24 Mei 2008. Harga minyak tanah melambung menyentuh Rp 6.000 per liter di tingkat eceran. Harga bensin premium mumbul hingga Rp 6.000 per liter, diikuti harga solar yang naik menjadi Rp 5.500 per liter. Pada pemerintahan ini harga BBM naik 3 kali.

 

Fakta pemerintah kemudian menurunkan harga BBM teryata tidak mampu menurunkan harga kebutuhan pokok yang telanjur naik. Apalagi persentase penurunan harga BBM jauh lebih kecil dibandingkan persentase ketika naik.

 

Pengamat ekonomi ECONIT Hendri Saparini mengatakan, stabilitas makro, agenda liberalisasi, dan privatisasi, sebagai pilar neoliberal, menjiwai tindakan ekonomi Boediono. Strategi ekonomi ini mewajibkan pemotongan subsidi kebutuhan rakyat.  “Tidak salah, dalam pidato SBY mengatakan akan menekan inflasi dan ukuran stabilitas makro. Itu hanya akan menguntungkan kelompok kapital,” katanya.

 

Kubu pasangan kandidat Yudhoyono-Boediono kemudian sibuk menangkis hujan tuduhan miring itu. Pembelaan bahwa Yudhoyono-Boediono juga mengusung ekonomi kerakyatan seperti dua pasangan lain menjadi peryataan wajib tim sukses setiap kali bertemu media.

 

Dalam sambutan memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Stovia, Jakarta, 20 Mei 2009, Boedino merasa perlu menegaskan sikapnya, membantah tuduhan sebagai penganut neoliberalisme. “Beberapa dasawarsa ini dunia memasuki perekonomian global. Tetapi dalam semangat bhinneka tunggal ika, ekonomi global tidak boleh, bahkan tidak mungkin menenggelamkan ekonomi nasional,” kata Boediono. “Sebagaimana tidak ada pemerintahan global, tidak ada juga lembaga perwakilan global.”

 

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Donatus K Marut menilai kubu Yudhoyono-Boediono membuang tenaga membantah tuduhan tersebut. Sebab, sulit dimungkiri bahwa resep dan langkah ekonomi yang dipilih Boediono mengarah pada sistem liberalisasi pasar.

 

“Saya kira keliru jika mau menjelaskan Boediono bukan neoliberal. Seharusnya kubu SBY mengatakan bahwa mereka neoliberal dan menjelaskan pada bangsa, apa baiknya paham neoliberal. Karena sudah jelas, Boediono neoliberal,” kata Donatus.

 

Donatus menilai perang tudingan sistem ekonomi antar-kubu calon presiden akan lebih efektif jika disertai kontes program dan argumen. Seharusnya tiap-tiap kubu dapat  menjelaskan kelebihan sistem ekonomi yang diusung, sekaligus mempertanyakan sistem perekonomian yang diusung pasangan capres lain.

 

Selain itu, Donatus meragukan keseriusan pasangan calon presiden yang mengaku akan mengusung ekonomi kerakyatan sebagai tandingan ekonomi neloliberal. Menurut dia, sistem ekonomi kerakyatan yang ditawarkan kandidat presiden tidak menunjukkan ideologi utama yang akan digunakan.