Dari Penculikan Hingga Perang Aceh | Voice of Human Rights News Center

Selasa, 07 September 2010

ENGLISH

Koalisi Megawati-Prabowo Dari Penculikan Hingga Perang Aceh

(en) 27 Mei 2009 - 18:11 WIB

Hervin Saputra

Konsesi koalisi. Sirep politik lupakan sejarah

Kunjungan korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia ke kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhir April lalu, agaknya sia-sia. Harapan agar partai berlambang banteng itu tidak “berteman” dengan pihak yang diduga melanggar HAM, lindap dalam riuh manuver politik pencalonan presiden dan wakil presiden.

PDIP menyandingkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, dalam kunjungan korban pelanggaran HAM, petinggi PDIP sempat menyebut Prabowo sebagai calon yang harus dihindari Megawati.

Dalam kunjungan itu, Tuti Koto orang tua salah seorang korban penculikan aktivis, memiliki alasan kuat untuk menolak pencalonan Prabowo. Menurut dia, Prabowo diduga mendalangi penculikan sejumlah aktivis anti Orde Baru.

Prabowo yang menjabat Komandan Korps Komando Pasukan Khusus (Koppassus) pada Desember 1995-20 Maret 1998, dinilai bertanggung jawab atas operasi penculikan yang dilakukan Tim Mawar.

Dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Prabowo diduga terlibat dalam pemberian perintah terhadap pelaksana penculikan, Tim Mawar. Dia diduga membiarkan penyekapan terhadap korban penculikan di markas Koppasus, Cijantung, Jakarta Timur.

Anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu, juga dikaitkan dengan kerusuhan Mei 1998. Tim pencari fakta bentukan Presiden BJ Habibie, merasa perlu menyelidiki tujuan pertemuan sejumlah petinggi TNI di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, pada 14 Mei 1998, untuk mengetahui keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan tersebut.

Saat itu Prabowo baru dua bulan menjabat Panglima Kostrad, setelah dimutasi dari Koppassus.

Catatan lain tentang Prabowo adalah dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan di areal tambang PT Freeport Indonesia, Timika, Papua (dulu Irian Jaya), pada 1996. Menurut Kepala Divisi Politik Hukum dan HAM Kontras, Edwin Partogi, kerusuhan itu menyebabkan bos PT Freeport, datang dari Amerika Serikat menjumpai Prabowo.

“Sampai membuat pemilik Freeport datang ke Papua dan langsung bertemu Prabowo. Dari situ ada konsesi ekonomi untuk kepentingan militer. Ini memang belum ada penyelidikan, tapi pemberitaan soal ini terbuka di media. Freeport sendiri menduga ada keterlibatan militer pada kerusuhan Timika tahun 1996. Beberapa orang yang terlihat terlibat kerusuhan, ciri-cirinya sangat dekat dengan kalangan militer,” ujar Edwin.

Besar kemungkinan alasan PDIP menggandeng Prabowo, karena membutuhkan setidaknya 6% tambahan suara, agar syarat perolehan suara mencalonkan presiden tergenapi menjadi 20%.

Lalu, apakah Megawati lebih baik dibandingkan Prabowo? Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung

dihadapan korban pelanggaran HAM, boleh saja mengatakan partainya adalah satu-satunya partai yang meletakkan penegakan HAM sebagai agenda utama. Namun, saat PDIP mendominasi parlemen dimasa pemerintahan Megawati, pemerintahannya juga tidak luput dari cacat pelanggaran HAM.

Pada 2003-2004, Megawati tercatat menerapkan Darurat Sipil dan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam (dulu Aceh). Keputusan Megawati menetapkan status darurat militer, dinilai mengabaikan proses perundingan antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang saat itu buntu.

Akibat penerapan darurat militer dan sipil di Aceh, ratusan ribu orang diperkirakan menjadi korban kekerasan. “Baik yang hilang, meninggal, disiksa, atau ditahan secara sewenang-wenang,” kata Edwin Partogi Kepala Divisi Politik Hukum dan HAM Kontras.

Megawati juga tersangkut kasus penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay. Meski pengadilan kemudian menghukum 7 personel Koppassus yang terlibat kasus ini, dalang pembunuhan Theys masih misteri hingga hari ini.

Pemerintahan Megawati juga menyisakan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas disidik. Diantaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta Wasior dan Wamena. Hingga Megawati angkat koper dari Istana Negara tahun 2004, kasus-kasus itu beku di Kejaksaan Agung.

Mugiyanto salah seorang korban penculikan aktivis, kecewa atas putusan PDIP menggandeng Prabowo. Apalagi, PDIP sebelumnya sempat terlibat aktif menghidupkan kembali Panitia Khusus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

PDIP saat itu, seolah-olah getol akan menyeret Prabowo, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan keterangan di hadapa anggota Dewan.

“PDIP partai yang lahir dari rahim perjuangan menentang Orde Baru. Beberapa pimpinannya bahkan korban politik Orde Baru. Seharusnya mereka berpihak kepada para sesama korban Orde Baru,” ujar Mugiyanto melalui surat elektronik.

Menurut Mugi, pragmatisme politik seharusnya tidak dapat begitu saja mengabaikan substansi penegakan HAM. Kepentingan membangun kongsi demi penggabungan suara, tidak dapat diterima sebagai proses melupakan sejarah.

Dia menilai, bersandingnya Megawati dan Prabowo, akan menenggelamkan citra PDIP sebagai partai yang lahir dari tempaan kerasnya popor senjata Orde Baru. “Dalam konteks HAM, PDIP sudah masa lalu. Keputusan menggandeng Prabowo Subianto adalah keputusan blunder,” kata Mugi.

Selain alpa terhadap sejarah, meluncurnya Prabowo dalam lintasan pacu kandidat penguasa negeri ini, menciptakan sejarah baru. Sejarah yang menciptakan kekhawatiran baru, bahwa pelanggar HAM tetap memperoleh kesempatan ikut dalam kontes kekuasaan.

“Kalau seperti sekarang, para pelaku dan penanggungjawab tidak diproses secara hukum, dan malah dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden, ini sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Para pejabat publik dan pejabat negara akan terus mengulang tindak pelanggaran HAM, demi tujuan kekuasaan. Sebab, hal tersebut seolah dibolehkan di Indonesia,” ujar Mugi.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ifdhal Kasim, buntunya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM, menjadi biang preseden ini. Padahal, mekanisme hukum diharapkan jadi satu-satunya jalan, yang dapat mencegah Pemilihan Presiden 2009 dicemari isu pelanggaran HAM.

Ifdhal mengatakan, mekanisme hukum dalam penegakan HAM, memberi manfaat baik kepada korban

dan orang yang diduga melanggar HAM. Pengadilan, menurut Ifdhal, tak selalu berujung pada vonis bersalah. Jika pengadilan membebaskan pelaku, hal itu sekaligus membersihkan namanya dari tuduhan pelanggar HAM.

Sementara bagi korban, pengadilan akan memenuhi rasa keadilan. Korban dan masyarakat tidak lagi hidup dalam prasangka, yang seringkali dijadikan senjata oleh para pelaku pelanggaran HAM untuk membela diri.

Ketiadaan putusan hukum, dimanfaatkan orang yang diduga melanggar HAM untuk menyilapkan prasangka sebagai fitnah. “Masyarakat kita jangan dibiarkan terus berprasangka. Itu buruk bagi demokrasi,” kata Ifdhal.

Kini, bursa pencalonan presiden telah dibuka. Melapangkan jalan bagi pihak yang memiliki catatan HAM buruk dalam sejumlah kasus.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen menilai, bilik suara pada Pemilihan Presiden 2009, akan menjadi tempat rakyat menghukum pihak yang diduga terlibat pelanggaran HAM. “Masyarakat pemilih harus diberi pendidikan politik.” (E1)

Foto: 1. VHRmedia/Purwa
          2. www.papuaweb.org
          3. VHRmedia/Kurniawan Tri Yunanto
          4. VHRmedia/Hervin Saputra

Beri Komentar Share on Facebook Print Kirim ke Teman

1 Komentar

Jaya Saputra @ 3 Juli 2009, pukul 7:48

Mega dan Prabowo betul-betul bermain api dalam kancah politik. Mereka pura2 berkoalisi berebut kekuasaan. Setelah berkuasa berdua akan muncul aslinya, kemudian cekcok. Rakyat Indonesia dikorbankan.Sadarlah bangsaku,