Kecewa Seleksi Anggota BPK oleh DPR DPD Rekomendasikan 14 Calon Anggota BPK
Nina Suartika
VHRmedia, Jakarta – Kecewa atas seleksi yang dilakukan DPR, Dewan Perwakilan Daerah merekomendasikan 14 nama untuk diikutsertakan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. DPD menilai pencalonan anggota BPK yang digelar DPR tidak memenuhi kaidah umum tata pemerintahan.
Ketua Panitia Ad Hoc DPD Anthony Charles Sunarjo mengatakan, 14 nama calon anggota BPK yang diusulkan ikut dalam uji kepatutan dan kelayakan DPR sudah melalui uji penilaian DPD.Mereka diseleksi menggunakan parameter kompetensi pendidikan, pengalaman kerja, dan integritas kepemimpinan.
“Setiap calon dinilai, kemudian uji pemaparan visi dan misi, serta sesi wawancara,” kata Anthony Charles Sunarjo di gedung DPD, Jakarta, Jumat (3/7).
DPD berinisiatif melakukan pencalonan anggota BPK karena menilai seleksi yang dilakukan Komisi IX DPR tidak memenuhi kaidah umum tata pemerintahan. DPD menilai DPR mengabaikan asas keterbukaan, dengan membatasi pengumuman pendaftaran calon anggota di media. “Kita sudah mengingatkan DPR untuk mengumumkan pendaftaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memperpanjang tenggat pendaftaran,” ujar Anthony.
Menurut Anthony, sidang paripurna DPD memberikan mandat kepada Panitia Ad Hoc untuk menyusun pertimbangan atas calon anggota BPK kepada DPR. Sehingga, uji kelayakan dan kepatutan calon BPK dapat mengutamakan syarat keterbukaan dan akuntabel.
“Meski kewenangan memilih ada di DPR, kam sudah menggunakan hak konstitusional untuk memberikan pertimbangan. Pemilihan calon anggota BPK rawan konflik kepentingan sehingga pelaksanaannya harus dijaga ketat,” kata Anthony.
Calon anggota BPK hasil rekomendasi DPD antara lain Syafri Adnan (mantan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Sugiharto (mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara), Soepomo Prodjoharjono (staf ahli/anggota Tim Pedoman Pemeriksaan BPK), Djoko Susanto (dosen Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada). Bambang Pamungkas (Direktur Fasilitas Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri), Teuku Radja Sjahnan (konsultan publik finansial manajemen Bank Dunia), dan Daeng Mochamad Nazier (Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan BPK). (E1)
DPD berinisiatif melakukan pencalonan anggota BPK karena menilai seleksi yang dilakukan Komisi IX DPR tidak memenuhi kaidah umum tata pemerintahan. DPD menilai DPR mengabaikan asas keterbukaan, dengan membatasi pengumuman pendaftaran calon anggota di media. “Kita sudah mengingatkan DPR untuk mengumumkan pendaftaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memperpanjang tenggat pendaftaran,” ujar Anthony.
Menurut Anthony, sidang paripurna DPD memberikan mandat kepada Panitia Ad Hoc untuk menyusun pertimbangan atas calon anggota BPK kepada DPR. Sehingga, uji kelayakan dan kepatutan calon BPK dapat mengutamakan syarat keterbukaan dan akuntabel.
“Meski kewenangan memilih ada di DPR, kam sudah menggunakan hak konstitusional untuk memberikan pertimbangan. Pemilihan calon anggota BPK rawan konflik kepentingan sehingga pelaksanaannya harus dijaga ketat,” kata Anthony.
Calon anggota BPK hasil rekomendasi DPD antara lain Syafri Adnan (mantan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Sugiharto (mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara), Soepomo Prodjoharjono (staf ahli/anggota Tim Pedoman Pemeriksaan BPK), Djoko Susanto (dosen Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada). Bambang Pamungkas (Direktur Fasilitas Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri), Teuku Radja Sjahnan (konsultan publik finansial manajemen Bank Dunia), dan Daeng Mochamad Nazier (Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan BPK). (E1)
1 Komentar
Saya mengharapkan anggota BPK itu disegani dalam peran meningkatkan tanggungjawab keuangan negara dan mendorong pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah (termasuk BUMN dan Pemda) harus fokus kepada tujuan pembentukannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Semoga.
Berikan Komentar Anda
Terkini
Repot Bawa Peliharaan Mudik?
VHRmedia, Surabaya - Tidak hanya terminal, stasiun, dan bandara yang penuh penumpang, tempat penitipan hewan juga kebanjiran pelanggan. Pemilik hewan yang akan mudik memilih menitipkan peliharaan di tempat penitipan hewan.
Subscribe via RSS